Lewati ke isi

Sumber angka

Dari mana angka-angka ini berasal?

Tidak ada satu pun nilai peraturan yang ditulis di dalam kode. Semuanya ada di paket aturan bersama dasar hukum, tautan sumber, periode berlaku, dan tanggal verifikasinya — dan build ditolak bila ada parameter tanpa sitasi.

Batas penghasilan MBR — Permen PKP 5/2025

Parameter Batas penghasilan MBR — Permen PKP 5/2025: nilai, periode berlaku, dasar hukum, dan tanggal verifikasi.
IdentifierNilaiBerlakuDasar hukumDiverifikasi
flpp.penghasilan.ceiling.zona.satu.tidak.kawinZona 1 — penghasilan paling banyak, tidak kawinRp8.500.0002025-04 berlakuLampiran Permen PKP 5/2025 — Zona 1 (Jawa kecuali Jabodetabek, Sumatera, NTT, NTB)SumberPenghasilan orang perseorangan yang tidak kawin adalah seluruh pendapatan bersih dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri (Pasal 5 ayat 4).2026-08-06tinjau 2027-04
flpp.penghasilan.ceiling.zona.satu.kawinZona 1 — penghasilan paling banyak, kawinRp10.000.0002025-04 berlakuLampiran Permen PKP 5/2025 — Zona 1 (Jawa kecuali Jabodetabek, Sumatera, NTT, NTB)SumberUntuk yang kawin, penghasilan dihitung gabungan suami istri (Pasal 5 ayat 5).2026-08-06tinjau 2027-04
flpp.penghasilan.ceiling.zona.satu.taperaZona 1 — penghasilan paling banyak, peserta TaperaRp10.000.0002025-04 berlakuLampiran Permen PKP 5/2025 — Zona 1, kolom satu orang untuk peserta TaperaSumberUntuk mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 orang (Pasal 5 ayat 6).2026-08-06tinjau 2027-04
flpp.penghasilan.ceiling.zona.dua.tidak.kawinZona 2 — penghasilan paling banyak, tidak kawinRp9.000.0002025-04 berlakuLampiran Permen PKP 5/2025 — Zona 2 (Kalimantan, Sulawesi, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali)Sumber2026-08-06tinjau 2027-04
flpp.penghasilan.ceiling.zona.dua.kawinZona 2 — penghasilan paling banyak, kawinRp11.000.0002025-04 berlakuLampiran Permen PKP 5/2025 — Zona 2 (Kalimantan, Sulawesi, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali)Sumber2026-08-06tinjau 2027-04
flpp.penghasilan.ceiling.zona.dua.taperaZona 2 — penghasilan paling banyak, peserta TaperaRp11.000.0002025-04 berlakuLampiran Permen PKP 5/2025 — Zona 2, kolom satu orang untuk peserta TaperaSumber2026-08-06tinjau 2027-04
flpp.penghasilan.ceiling.zona.tiga.tidak.kawinZona 3 — penghasilan paling banyak, tidak kawinRp10.500.0002025-04 berlakuLampiran Permen PKP 5/2025 — Zona 3 (Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya)Sumber2026-08-06tinjau 2027-04
flpp.penghasilan.ceiling.zona.tiga.kawinZona 3 — penghasilan paling banyak, kawinRp12.000.0002025-04 berlakuLampiran Permen PKP 5/2025 — Zona 3 (Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya)Sumber2026-08-06tinjau 2027-04
flpp.penghasilan.ceiling.zona.tiga.taperaZona 3 — penghasilan paling banyak, peserta TaperaRp12.000.0002025-04 berlakuLampiran Permen PKP 5/2025 — Zona 3, kolom satu orang untuk peserta TaperaSumber2026-08-06tinjau 2027-04
flpp.penghasilan.ceiling.zona.empat.tidak.kawinZona 4 — penghasilan paling banyak, tidak kawinRp12.000.0002025-04 berlakuLampiran Permen PKP 5/2025 — Zona 4 (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)Sumber2026-08-06tinjau 2027-04
flpp.penghasilan.ceiling.zona.empat.kawinZona 4 — penghasilan paling banyak, kawinRp14.000.0002025-04 berlakuLampiran Permen PKP 5/2025 — Zona 4 (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)Sumber2026-08-06tinjau 2027-04
flpp.penghasilan.ceiling.zona.empat.taperaZona 4 — penghasilan paling banyak, peserta TaperaRp14.000.0002025-04 berlakuLampiran Permen PKP 5/2025 — Zona 4, kolom satu orang untuk peserta TaperaSumber2026-08-06tinjau 2027-04
flpp.luas.lantai.max.rumah.umumBatasan luas lantai rumah umum36 m²2025-04 berlakuPermen PKP 5/2025 Pasal 3 ayat (5) huruf aSumber2026-08-06
flpp.luas.lantai.max.rumah.swadayaBatasan luas lantai rumah swadaya48 m²2025-04 berlakuPermen PKP 5/2025 Pasal 3 ayat (5) huruf bSumber2026-08-06

Batasan harga jual rumah umum tapak — Kepmen PUPR 689/KPTS/M/2023

Parameter Batasan harga jual rumah umum tapak — Kepmen PUPR 689/KPTS/M/2023: nilai, periode berlaku, dasar hukum, dan tanggal verifikasi.
IdentifierNilaiBerlakuDasar hukumDiverifikasi
flpp.harga.ceiling.jawa.sumateraJawa (kecuali Jabodetabek) dan Sumatera (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kep. Mentawai)Rp162.000.0002023-06 2023-12Kepmen PUPR 689/KPTS/M/2023 — batasan harga jual tahun 2023Sumber2026-08-06
flpp.harga.ceiling.jawa.sumateraJawa (kecuali Jabodetabek) dan Sumatera (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kep. Mentawai)Rp166.000.0002024-01 berlakuKepmen PUPR 689/KPTS/M/2023 — batasan harga jual tahun 2024SumberKepmen ini menetapkan tabel untuk tahun 2023 dan 2024. Tidak ditemukan tabel pengganti untuk tahun sesudahnya, sehingga nilai 2024 masih dipakai. Periksa ulang sebelum dipakai untuk keputusan.2026-08-06tinjau 2026-09
flpp.harga.ceiling.kalimantanKalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu)Rp177.000.0002023-06 2023-12Kepmen PUPR 689/KPTS/M/2023 — batasan harga jual tahun 2023Sumber2026-08-06
flpp.harga.ceiling.kalimantanKalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu)Rp182.000.0002024-01 berlakuKepmen PUPR 689/KPTS/M/2023 — batasan harga jual tahun 2024Sumber2026-08-06tinjau 2026-09
flpp.harga.ceiling.sulawesi.kepulauanSulawesi, Bangka Belitung, Kep. Mentawai, dan Kep. Riau (kecuali Kep. Anambas)Rp168.000.0002023-06 2023-12Kepmen PUPR 689/KPTS/M/2023 — batasan harga jual tahun 2023Sumber2026-08-06
flpp.harga.ceiling.sulawesi.kepulauanSulawesi, Bangka Belitung, Kep. Mentawai, dan Kep. Riau (kecuali Kep. Anambas)Rp173.000.0002024-01 berlakuKepmen PUPR 689/KPTS/M/2023 — batasan harga jual tahun 2024Sumber2026-08-06tinjau 2026-09
flpp.harga.ceiling.maluku.balinusra.jabodetabekMaluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara, Jabodetabek, Kep. Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakam UluRp185.000.0002024-01 berlakuKepmen PUPR 689/KPTS/M/2023 — batasan harga jual tahun 2024SumberNilai tahun 2023 untuk zona ini belum diverifikasi terhadap salinan resmi, sehingga hanya tabel 2024 yang dimuat. Perhitungan untuk periode 2023 akan ditolak, bukan diperkirakan.2026-08-06tinjau 2026-09
flpp.harga.ceiling.papuaPapua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat DayaRp240.000.0002024-01 berlakuKepmen PUPR 689/KPTS/M/2023 — batasan harga jual tahun 2024SumberNilai tahun 2023 untuk zona ini belum diverifikasi terhadap salinan resmi, sehingga hanya tabel 2024 yang dimuat.2026-08-06tinjau 2026-09

Ketentuan pembiayaan FLPP

Parameter Ketentuan pembiayaan FLPP: nilai, periode berlaku, dasar hukum, dan tanggal verifikasi.
IdentifierNilaiBerlakuDasar hukumDiverifikasi
flpp.rateSuku bunga FLPP, tetap sampai akhir tenor5,00%2025-01 berlakuSiaran pers Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman — bunga FLPP tetap 5% hingga akhir tenorSumber5% efektif — bukan flat. Angka ini bersumber dari pernyataan resmi kementerian, bukan dari pasal peraturan yang sudah ditelusuri sampai ke ayatnya; dasar hukum operasionalnya ada pada perjanjian penyaluran FLPP. Diberi tanggal tinjau tahunan karena bersifat kebijakan.2026-08-06tinjau 2027-01

Pajak dan pungutan atas perolehan hak

Parameter Pajak dan pungutan atas perolehan hak: nilai, periode berlaku, dasar hukum, dan tanggal verifikasi.
IdentifierNilaiBerlakuDasar hukumDiverifikasi
pajak.bphtb.rate.maxTarif BPHTB paling tinggi5,00%2022-01 berlakuUU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 47SumberUndang-undang menetapkan tarif paling tinggi 5%. Tarif yang berlaku ditetapkan masing-masing daerah dengan peraturan daerah dan bisa lebih rendah — periksa perda kabupaten/kota Anda.2026-08-06
pajak.bphtb.npoptkp.minNPOPTKP paling rendah — perolehan pertamaRp80.000.0002022-01 berlakuUU 1/2022 Pasal 46 — nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak paling rendahSumberIni adalah batas bawah nasional. Tiap kabupaten/kota boleh menetapkan NPOPTKP lebih tinggi, dan banyak yang melakukannya — ratusan nilai berbeda yang direvisi secara lokal. Aplikasi ini memakai batas bawah undang-undang dan menyediakan isian manual; selisihnya bisa besar.2026-08-06
pajak.bphtb.npoptkp.min.warisNPOPTKP paling rendah — waris atau hibah wasiatRp300.000.0002022-01 berlakuUU 1/2022 Pasal 46 — perolehan hak karena waris atau hibah wasiat dalam hubungan keluarga sedarah garis lurus satu derajatSumber2026-08-06
pajak.pph.pengalihan.ratePPh final pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan2,50%2016-09 berlakuPP 34/2016 Pasal 2 ayat (1) huruf a — 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihanSumberDitanggung penjual, bukan pembeli, dan dibayar sebelum akta jual beli ditandatangani. Dimuat di sini karena kerap dinegosiasikan menjadi beban pembeli.2026-08-06

Yang tidak diketahui aplikasi ini

Berikut nilai-nilai yang tidak dimuat karena tidak berhasil diverifikasi ke sumber yang sah. Untuk masing-masing, aplikasi menolak menghitung dan menyebut apa yang kurang, alih-alih mengisinya dengan angka yang masuk akal.

  • Rasio LTV / batas uang muka

    ltv.*

    Bank Indonesia melonggarkan rasio LTV menjadi 100% untuk semua jenis properti sejak Maret 2021, dan kebijakan itu diperpanjang beberapa kali. Status yang berlaku untuk periode berjalan tidak berhasil diverifikasi terhadap PADG yang masih berlaku, dan untuk rumah pertama BI memang menyerahkan batas maksimum LTV kepada kebijakan bank. Karena itu tidak ada paket aturan LTV yang dimuat: uang muka adalah angka yang Anda isi sendiri, dan aplikasi tidak akan menyatakan berapa uang muka minimum yang sah.

  • Tenor maksimum FLPP

    flpp.tenor.max

    Tenor FLPP umum dikutip 20 tahun, dan pada 2025 pemerintah mengumumkan persetujuan tenor sampai 40 tahun. Tidak satu pun berhasil ditelusuri ke pasal peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada batas tenor yang dimuat sebagai parameter. Tenor adalah masukan Anda; aplikasi tidak akan menolak atau membenarkan panjang tenor atas nama aturan yang belum diverifikasi.

  • Uang muka minimum FLPP

    flpp.uang.muka.min

    Uang muka FLPP kerap disebut mulai dari 1%. Angka itu tidak berhasil ditelusuri ke pasal peraturan, dan besarannya juga bergantung pada bank penyalur. Uang muka karena itu adalah masukan Anda.

  • Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)

    flpp.sbum

    SBUM diatur dalam Kepmen PUPR 689/KPTS/M/2023 dan umum dikutip sebesar Rp4 juta, tetapi nilai itu belum diverifikasi terhadap salinan resmi keputusan tersebut. Sampai terverifikasi, SBUM tidak dimuat sebagai parameter dan tidak ikut mengurangi kebutuhan uang muka dalam perhitungan.

  • NPOPTKP per kabupaten/kota

    pajak.bphtb.npoptkp.daerah

    Yang dimuat hanyalah batas bawah nasional Rp80 juta dari UU 1/2022. NPOPTKP sebenarnya ditetapkan tiap kabupaten/kota lewat perda, ratusan nilai yang direvisi secara lokal, dan banyak yang lebih tinggi dari batas bawah. Aplikasi menyediakan isian manual dan menyatakan celah ini di halaman biaya, bukan menyembunyikannya di balik satu angka nasional.

  • Biaya bank — provisi, administrasi, appraisal, asuransi

    biaya.bank.*

    Tidak dipublikasikan secara terpusat dan berbeda antar bank serta antar kampanye. Semuanya adalah isian Anda. Di mana rentang lazim ditampilkan, rentang itu ditandai sebagai lazim, bukan sebagai ketentuan.

  • Snapshot SBDK

    sbdk

    Belum ada yang direkam. SBDK dipublikasikan per bank, dan menyebut satu bank akan melanggar aturan bahwa nama bank hanya muncul bila Anda yang mengetiknya. Suku bunga acuan pada halaman skenario adalah angka yang Anda isi sendiri.